Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi bersama Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan pandangan komitmen pencegahan korupsi pada Rapat koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Daerah Wilayah Kaltim tahun 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (10/09/2025) di Balikpapan.

Pemaparan dipandu Dewi Septia bersama Ketua KPK RI Setyo Budiyanto dan Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Agung Yudo Wibowo berlangsung hangat.

Pasalnya, rakor ini menjadi ajang konsolidasi penting memperkuat sinergi pemerintah daerah dan KPK dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan efisien.

Diawali Bupati Fahmi Fadli menyatakan komitmennya dalam memperkuat pencegahan korupsi daerah dan memastikan pelayanan publik berjalan transparan dan akuntabel.

Sedangkan Ketua DPRD Hendara Wahyudi mempertegas komitmennya untuk menjaga integritas lembaga dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Iapun mengapresiasi langkah KPK dalam memperkuat komitmen antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Selain itu, Hendra Wahyudi
mengaku ada kelemahan pada struktur APBD yang terdiri tiga aspek, yakni pendapatan, belanja dan pembiayaan, khusus pada sisi pendapatan.

Kelemahan tersebut sebut politisi PKB ini, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah tentunya optimalisasi pendapatan menjadi faktor yang sangat penting khususnya pajak, dan beberapa kelemahan lanjutnya terkait sistim teknologi berbasis digital dan terintegrasi.

"Sehingga dari lemehnya sistim ini mengakibatkan pendapatan pajak berkurang akibat wajib pajak tidak menyetorkan atau melaporkan onset mereka secara riil, sehingga terjadi kebocoran-kebocoran pendapatan, " sebutnya.

Oleh karena itu diharapkan Hendra Wahyudi perlunya pendampingan KPK, sehingga kedepannnya optimalisasi penerimaan pajak daerah lebih maksimal. (humas DPRD)